Sebenarnya kalau dibilang jatuh melarat, toh negara kita memang sudah melarat dari dulu, mulai dari guru hingga petani, bahkan pelaksana macam saya di Departemen Keuangan pun masih dikategorikan melarat (kalau anggota DPR sih ga bakal melarat). Cuma sekarang yang lebih kena dampaknya adalah para petani, lebih khusus lagi petani sawit. Hampir 75% produksi CPO kita diekspor dalam bentuk mentah, tanpa pengolahan lebih lanjut, jadi komponen utama dalam ekspor ini adalah petani. Bagaimana jika tiba-tiba harganya anjlok jadi hanya 10% dari yang dulu? (ini sih bukan "jika", tapi sudah kejadian yang sebenarnya). Setelah sebelumnya petani sawit bisa mendapat 4 juta per bulan, sekarang cuma 440 ribu, bagaimana mereka bisa mengatur keuangan mereka?
Itulah petani, apalagi untuk sektor-sektor yang amat bergantung dengan ekspor seperti sawit, karet, kakao, kedelai dam lain-lain, hidup mereka tergantung pada negara lain, sejauhmana negara lain mampu dan akan membeli hasil mereka.
Bagi para petani, ekspor adalah hal yang membanggakan, kakek saya pernah bicara pada saya, bahwa petani amat bangga jika hasil pertanian mereka ternyata diekspor ke negara lain, ada gengsi yang tersirat disana, selain tentunya harga yang lebih mahal. Hal itu sudah tertanam dari dulu, bahwa jika diekspor, mereka lebih untung daripada dijual ke bangsa sendiri.
Dan pemerintah kita juga terlena akan hal tersebut, bukannya malah meningkatkan tingkat industri menengah dan lanjut dari hasil pertanian mentah tersebut, tapi justru mendorong untuk ekspor sebanyak-banyaknya. Sejak 10 tahun reformasi, sepertinya tak ada satu presiden pun di negara ini yang memasukkan peningkatan industri pengolahan hasil pertanian didalam rencana kerjanya. Iya, mereka memang memasukkan kata-kata "meningkatkan kesejahteraan petani" didalam janji-janji mereka. Dan dalam realisasi, mungkin para presiden kita sudah berusaha dalam meningkatkan taraf hidup petani, seperti pemberian subsidi bagi para petani, subsidi harga pupuk dan semacamnya. Tapi, bukan itu yang seharusnya dilakukan pemerintah.
Seharusnya pemerintah bisa memberdayakan tingkat produksi pertanian yang tinggi tersebut untuk kemudian dijadikan barang yang punya nilai tambah yang besar. Seperti CPO yang bisa dijadikan minyak goreng, tapi nyatanya setelah kita ekspor CPOnya, kita malah mengimpor minyak goreng, hasil dari pengolahan CPO yang sudah kita ekspor tadi.
Ini memang masalah klasik, agro-industri memang membutuhkan waktu lama dan biaya penelitian yang besar. Tapi kita sudah punya contoh yang baik, pak Fadel Muhammad, mampu membentuk sebuah agroindustri yang baik di propinsi yang dia pimpin, Gorontalo. Pemerintah propinsi disana membeli jagung hasil petani dengan harga yang lebih tinggi dari ekspor, jika satu tongkol jagung diekspor harganya 150, maka pemerintah disana berani membeli dengan harga 300. Artinya, kita sendiri yang beli produksi kita, tanpa perlu bergantung dengan permintaan dan penawaran dari negara lain.
Dalam kasus seperti itu, para petani dalam negeri tak perlu lagi bersaing dengan produk impor. Satu lagi, negara kita masih termasuk negara dengan tingkat impor barang pertanian yang tinggi, bahkan Indonesia adalah negara agraris yang menjadi pengimpor terbesar di dunia (saya pinjam ucapannya pak Fadel). Jadi, hal itu juga yang memacu petani untuk lebih suka mengekspor hasilnya dibanding menjual didalam negeri. Para konsumen dalam negeri pun lebih suka membeli hasil impor karena terbukti lebih murah dan punya kualitas yang hampir sama.
Artinya di satu sisi, kita punya produksi pertanian yang besar, tapi malah kita jual ke negara lain, sementara disisi lain, untuk konsumsi, kita malah menggunakan produk luar yang kita impor dari negara lain. Ironisnya lagi, barang yang sudah kita ekspor tadi, diolah dinegara lain, kemudian dijual lagi di negara kita dengan harga yang lebih mahal.
Di satu sisi membanggakan memang, tapi selanjutnya memprihatinkan. Kita jelas sekali tak punya perencanaan yang jelas dalam pertanian, tak ada road map, mau dikemanakan pertanian kita, apa cuma mau jadi sarana meraup keuntungan dari negara lain? Disaat daya beli negara lain menurun, ekspor kita tak berdaya, nilai jual drop, sementara didalam negeri, harga barang impor semakin tinggi karena kurs meningkat, dan produk dalam negeri, sebagai kompensasi nilai ekspor yang turun, juga ikut-ikutan menaikkan harga jual didalam negeri, agar mereka masih dapat bertahan, ironis.
Apa solusinya?
Yang pasti adalah perubahan mind set dari para petani, bagaimana membuat mereka lebih suka untuk menjual didalam negeri dibandingkan ekspor, atau paling tidak sebanding 50:50. Berarti dalam hal ini pemerintah perlu memberikan insentif pada pasar dalam negeri, juga agar mereka lebih suka mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.
Kemudian, menahan impor, kasus beberapa tahun yang lalu saat impor beras, dimana seharusnya negara kita yang surplus beras, malah mengimpor beras, seharusnya tidak perlu terulang kembali. Disini kebijakan fiskal bisa dimainkan, meningkatkan pajak atas impor bisa dilakukan, atau dengan cara membuat regulasi yang menyulitkan perusahaan kita untuk mengimpor barang pertanian.
Selanjutnya adalah meningkatkan agro-industri, bagaimana hasil mentah pertanian tersebut bisa diolah lebih lanjut. Negara kita adalah negara agraris, mengapa kita tidak berkonsentrasi penuh pada pertanian dan industrinya? Hal yang menjadi pertanyaan selama ini. Fokus pemerintah harus dialihkan, selain memberdayakan petani, juga memberdayakan para pelaku industri dari hasil pertanian tersebut. Hampir 90% perkebunan sawit di Sumatera, kegiatan usahanya hanya berkisar pada perkebunan saja, bukan pengolahan. Ini adalah sektor yang seharusnya jadi sumber perhatian utama, produksi yang melimpah tersebut seharusnya bisa jadi keuntungan untuk industri.
Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah penelitian. Bagaimana membuat suatu hasil pertanian yang murah sekaligus bagus kualitasnya, hal ini telah dilakukan oleh propinsi Gorontalo. Bagaimana membuat suatu industri pengolahan dalam negeri yang hasilnya dapat bersaing dengan dengan impor produk olahan hasil pertanian.
Semoga saja, dengan turunnya nilai CPO di tingkat dunia, bisa membuka mata pemerintah, bahwa kita sebenarnya di posisi yang amat bergantung pada negara lain, bahkan dengan produksi yang melimpah ruah pun, kita masih saja tergantung dengan lingkungan makro, dengan konsumen kita dari luar negeri
. Dengan begitu pemerintah cepat sadar, bahwa memang agro industri selama ini diabaikan oleh pemerintah, akibatnya disatu sisi pertanian kita membanggakan, tapi disisi lain, memprihatinkan.
penulis adalah orang pajak,
jadi kalau ngomong ngaco soal pertanian harap maklum saja
huehehehehe
:-)
:-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar